KERJA SAMA

RRI Adakan Dialog Publik di UDA

RRI Adakan Dialog Publik di UDA

Admin UDA | Jumat, 28 April 2017 - 18:53:59 WIB | dibaca: 121186 pembaca

Fnews,Medan; Dialog publik yang diselenggarakan RRI di Universitas Darma Agung berlangsung sukses, acara yang dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UDA. acara yang disiarkan langgsung oleh RRI ini di ikuti dengan sangat antusias.
Dalam seminggu siapa yang dengan sengaja mendengarkan Radio Republik Indonesia (RRI)? Tunjuk tangan," kata Darmanto, staf pengajar MMTC Yogyakarta, Pemateri dalam dialog publik Rancangan Undang-undang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) untuk Peningkatan Layanan Siaran pada Public Melalui Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) RRI dan TVRI di Universitas Darma Agung (UDA), dengan pemateri lainnya Sunaryo Ruslan, Ketua Pengawas Lembaga Penyiaran Public (LPP) RI, dan Sutarto, Dekan Fisipol UDA, Kamis (23/4).
Peserta terlihat saling melihat dan tidak satupun yang menunjuk tangan menanggapi pertanyaan Darmanto. Darmanto pun kembali mengulang pertanyaan jangka waktu kapan terakhir peserta pernah mendengarkan RRI, hingga akhirnya peserta ada yang menunjuk tangan.
"Akhirnya ada satu orang yang tunjuk tangan pernah mendengarkan RRI dalam waktu tiga bulan ini. Ini yang membuat kita harus prihatin lama-lama radio dan televisi negara akan ditinggalkan. Padahal RRI dan TVRI milik kita, masyarakat punya peran untuk memajukan bukan malah mengabaikan," katanya.
Menurutnya, penyiaran Indonesia dikuasai swasta, padahal swasta akan cenderung tidak netral dan karena tidak lagi objektif mengangkat sesuatu, contoh kecilnya saja terlihat saat pemilu presiden tahun beberapa waktu lalu.
Di tengah media yang komersial dibutuhkan media yang mampu menjaga identitas diri dan netral.
Inilah ingin kita perbaiki, karena RRI dan TVRI memiliki kekurangan di sana-sini. Mulai dari jumlah pegawai yang berlebih tapi tidak produktif dan kreatif karena kebanyakan di memasuki usia pensiun. Sehingga tidak mengikuti zaman khususnya untuk menghadapi teknologi digital. Ini yang ingin diperbaiki dengab kehadiran RUU untuk mendorong profesionalisme RRI dan TVRI.
RUU tersebut akan mengatur rekrutmen sesuai standar potensi, memberi peluang bagi siapa saja yang berpotensi dan memiliki kemampuan khususnya di usia muda dan kreatif. Kita mengharapkan dukungan publik untuk merealisasikan hal ini. Contohnya dengan peduli buat status soal acara TVRI, mengkritik dan memberi masukan melalui media sosial, itu sudah menjadi satu bentuk dukungan," katanya.
Dekan Fisipol UDA, Sutarto, berharap RUU RTRI yang diajukan anggota DPR dapat segera dikukuhkan. Ia pun meminta agar masyarakat memberikan dukungan dengan memberikan masukan dan kritik untuk peningkatakan SDM RRI dan TVRI.
Ia pun meminta agar masyarakat memberikan dukungan dengan memberikan masukan dan kritik untuk peningkatakan SDM RRI dan TVRI.
RUU ini tidak akan terealisasi jika masyarakat tidak perduli terhadap pertelevisian Indonesia. Semua lapisan masyarakat harus turut berperan, bukan saja kalangan orang tua tapi juga lapisan mahasiswa dan remaja," katanya.
Kepala TVRI Sumut, Zainuddin, yang juga hadir dalam dialog public tersebut menuturkan TVRI sudah memiliki siaran digital di 10 kota besar dan akan serius untuk pengembangan promosi dan penyiaran acara daerah. Hal itu menjawab komentar mahasiswa, Rina yang menanyakan apa yang sudah dilakukan untuk peningkatan jumlah penonton dan peningkatan materi bermutu untuk mencerdaskan bangsa.
Pertanyaan juga ditujukan kepada Sunaryo atas kurangnya promosi yang dilakukan RRI dan TVRI padahal pihak swasta melakukan promosi besar-besaran, mulai dari spanduk, baliho, iklan hingga acara dengan kemasan yang lebih menarik. Sunaryo Ruslan, Ketua Pengawas Lembaga Penyiaran Public (LPP) RI,menjawab RRI dan TVRI mengakui kurangnya marketing dan promosi karena didanai menggunakan APBN dan terbatas menggunakan sponsor, sehingga berdampak pada kurangnya promosi.

(AFR/ril)